oleh

Dewan Dorong SKPD Mitra Kerja Lakukan Efisiensi Anggaran

KabarBanyuwangi.co.id – Komisi IV DPRD Banyuwangi menggelar rapat kerja dengan mitra kerja komisi, membahas rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan tahun mendatang berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2021.

Adapun SKPD mitra kerja Komisi IV yang dihadirkan antara lain, DPU Cipta Karya dan Pemukiman, DPU Pengairan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan.

Baca Juga: DPRD Banyuwangi Ingatkan Pentingnya Menerapkan Protkes

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Salimi mengatakan, masing-masing SKPD dapat bekerja maksimal dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat urgen untuk efisiensi anggaran.

“Dalam pendalaman KUA-PPAS APBD Tahun 2021, kita lebih menyoroti anggaran belanja wajib atau belanja rutin SKPD mitra kerja agar melakukan efisiensi,” ujar Salimi saat usai rapat kerja bersama SKPD mitra kerja, Senin (09/11/2020).

Baca Juga: DPRD Banyuwangi Terima Audiensi Massa Tolak Omnibus Law

Salimi mengatakan, efisiensi anggaran belanja rutin tersebut perlu dilakukan untuk dialihkan kepada program kegiatan pemulihan perekonomian masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. SKPD mitra kerja Komisi IV didorong untuk melakukan pemangkasan anggaran-anggaran yang sifatnya masih bisa ditunda seperti halnya pembelian ATK, mamin rapat, dan lainnya.

“Apabila ada anggaran-anggaran yang sekiranya kurang penting dan tidak terlalu urgen pada belanja rutin SKPD kita harapkan dipangkas dan dimanfaatkan untuk penangulangan dampak Covid-19,” tegasnya.

Baca Juga: Fraksi DPRD Banyuwangi Sampaikan Jawaban Terhadap Pendapat Eksekutif Atas Tiga Raperda Inisiatif

Selain itu, Komisi IV DPRD juga meminta kepada Pemerintah Daerah ke depan lebih banyak melibatkan warga lokal dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dananya bersumber dari APBD guna mempercepat pemulihan ekonomi pada masa pandemi yang hingga kini belum berakhir.

“Untuk pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, kami berharap Pemda bisa melibatkan 20 persen warga lokal sebagai upaya memaksimalkan penyerapan tenaga kerja daerah,” pungkasnya. (fat)