oleh

Dewan Gelar Paripurna Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum RAPBD 2021

KabarBanyuwangi.co.id – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar Rapat Paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum (PU) fraksi terkait Rancangan Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021 di gedung DPRD setempat, Rabu (25/11/2020).

Rapat paripurna digelar secara virtual dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Paripurna dipimpin dari Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar, Ruliyono dan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB, Ali Mahrus, serta anggota dewan dari lintas fraksi.

Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengikuti jalannya rapat dari Pendopo Sabha Swagata Blambangan. Dalam rapat tersebut, Bupati Anas menyambut baik apa yang menjadi masukan masing-masing fraksi di DPRD atas RAPBD 2021.

Terkait pertumbuhan ekonomi kedepan, Eksekutif bakal mengambil langkah-langkah yang terukur dan akuntabel agar perekonomian bisa bergerak kembali pada masa pandemi Covid-19 dan sektor usaha menengah ke bawah perlu mendapatkan prioritas.

Di Tahun 2020, menurut Bupati Anas, pandemi Covid-19 memukul hampir semua sektor perekonomian di Banyuwangi. Hasil analisa Bank Indonesia menyebutkan bahwa untuk jangka pendek, meskipun banyak sektor ekonomi yang terdampak negatif, tetapi terdapat beberapa sektor yang masih memiliki potensi positif.

Baca Juga: Fraksi DPRD Banyuwangi Sampaikan Pandangan Umum RAPBD 2021

SDM adalah faktor penting yang harus dikembangkan dalam semua jenis usaha, khususnya bagi pengembangan UMKM agar dapat bersaing dengan produk impor di pasar lokal.

Peningkatan kualitas UMKM dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain pelatihan-pelatihan termasuk bantuan alat sebagai modal usaha kerja, kerja sama usaha, memberikan pembinaan, izin usaha yang sederhana, pendampingan untuk pengembangan usaha, serta akses pembiayaan dengan perbankan yang ringan.

Eksekutif sependapat bahwa social safety net harus tetap menjadi prioritas. Pemerintah Daerah menjaring masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 melalui desa/kelurahan dengan menggunakan aplikasi Smart Kampung.

Verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan menggunakan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga masyarakat yang diasumsikan terdampak memperoleh bantuan sebagai langkah darurat untuk mencegah keterpurukan ekonomi.

“Eksekutif sependapat dengan pernyataan fraksi terkait kontribusi stakeholder dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi ke depan melalui langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, maupun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ” ujar Bupati Anas.

Baca Juga: Sampaikan Nota Pengantar RAPBD 2021, Bupati Anas Kembali Ajak Kuatkan Langkah Hadapi Pandemi

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sepakat melakukan formulasi tata kelola pada setiap potensi PAD yang ada.

“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin di era pandemi ini melalui optimalisasi pendapatan daerah secara komprehensif dan intensif. Sehingga target PAD yang telah ditetapkan bisa tercapai secara maksimal,” ucapnya.

Selanjutnya terhadap proyeksi SILPA Tahun 2021 sebesar 99 milyar 750 juta rupiah, berdasarkan pada kondisi serapan belanja dan capaian pendapatan dalam tahun anggaran 2020. Penggunaan SiLPA dimaksud untuk mendukung akselerasi atau percepatan pembangunan dengan sasaran penyerapan yang juga lebih memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Eksekutif berkomitmen menyusun proyeksi APBD secara terukur dan prudent, melalui pengalokasian anggaran kegiatan berbasis kinerja dengan tetap mengedepankan skala prioritas pada penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi serta tetap mengupayakan pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Hal tersebut tidak terlepas dari adanya penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sehingga berimbas terhadap  penyesuaian alokasi belanja.

Baca Juga: Pemkab Banyuwangi dan DPRD Sepakat Tandatangani KUA-PPAS 2021

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anas juga sependapat pandangan umum fraksi terkait memaksimalkan potensi dari sektor pertanian. Program dan kegiatan prioritas daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Bupati Anas, peningkatan kualitas SDM pertanian diarahkan untuk menunjang penguatan di lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 55.000 hektar, agar menjadi destinasi wisata alam dan budaya banyuwangi serta melalui kegiatan pelatihan/peningkatan kompetensi budidaya hingga penanganan pasca panen produk guna peningkatan nilai tambah dan nilai jual komoditas pertanian, diantaranya yaitu teknologi pengemasan.

Selain itu Pemerintah Daerah telah melakukan re-desain sistem penganggaran dengan pendekatan belanja yang lebih baik, yang terfokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil, dan efisiensi kebutuhan dasar. Tentunya anggaran tersebut akan Eksekutif gunakan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19 yang sampai sekarang masih terjadi.

“Upaya pemulihan ekonomi masyarakat ini dilakukan tanpa mengabaikan aturan protokol kesehatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya untuk terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai macam langkah konkrit, salah satunya adalah mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” jelas Bupati Anas. (fat)